DPRD Kolaka Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

 

KOLAKA, JURNALISMANDIRI.COM - Sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Kolaka, Selasa (7/9/2022). Para demonstran itu menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 3 September 2022 kemarin.

Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang menerima aspirasi elemen tersebut, satu suara dengan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik yang menerima para mahasiswa menyampaikan bahwa, keresahan masyarakat akibat keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi juga dirasakan oleh para legislator yang ada di DPRD Kolaka. Untuk itu kata dia, sebagai perwakilan rakyat, pihaknya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM tersebut karena dianggap tak berpihak pada rakyat kecil.

“ Saat ini kondisi perekonomian masyarakat kita yang ada di Kolaka belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja masih begitu sulit. Jangan lagi beban itu diperberat dengan kenakan harga BBM ini. Sebab bagaimana pun BBM saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Makanya dengan keputuasan pemerinta tersebut, kami di DPRD Kolaka yang diwakili oleh seluruh Fraksi menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang telah berlaku saat ini,“ kata politisi partai Gerindra ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kolaka asal Partai Amanat Nasional (PAN), H. Husmaluddin. Politisi muda yang akrab disapa H. Lullung ini menegaskan akan selalu bersama rakyat Kabupaten Kolaka dalam menyikapi persoalan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

“ Karena kenaikan harga BBM ini kami nilai tidak berpihak kepada masyarakat khususnya bagi kalangan menengah ke bawah, maka kami mewakili partai PAN yang ada di DPRD Kolaka dengan tegas menolak kenaikan tersebut,” tegas H. Lullung.

H. Husmaluddin yang juga merupakan ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kolaka itu berharap kepada pemerintah agar melakukan kajian yang lebih baik terhadap kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yang terjadi saat ini ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih dari wabah pandemi covid-19.

“ Jika memang dianggap menyusahkan masyarakat sebaiknya dibatalkan saja. Jangan lagi menambah beban ekonomi masyarakat yang telah hancur akibat pandemi covid-19. Kan tidak bijak kalau rakyat yang dikorbankan oleh keputusan tersebut,” jelas H. Lullung.

Setelah penyatakan penolakan kenaikan harga BBM Subsidi, DPRD Kolaka langsung mengirim pernyataan penolakan tersebut ke DPR RI untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat terkait keputusan tersebut.