Pemda Kolaka Genjot Penurunan Stunting

 

KOLAKA, JURNALISMANDIRI.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka, menggelar rapat pertemuan desiminasi hasil pengukuran dan publikasi data stunting tingkat Kabupaten Kolaka, Rabu (22/11/2023).

Rapat yang dipimpin oleh Plt Bupati Kolaka, H. Muhammad Jayadin, untuk mengetahui sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan terkait penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka.

Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda, Asisten administrasi umum Setda Kolaka, Kepala Kantor Kemenag, Kepala SKPD, Para Camat, Kepala Desa dan Lurah serta kader Posyandu.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Kolaka, H. Muhammad Jayadin mengatakan, seiring waktu berjalan dengan sendirinya pemahaman, pengetahuan, serta upaya pencegahan dan penurunan stunting juga berjalan mulai dari tingkat nasional hingga desa-kelurahan. "Berbagai macam intervensi dan inovasi diluncurkan sebagai bukti keikutsertaan kita dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan Stunting di Kabupataen Kolaka, yang tentunya diperkuat dengan komitmen pemerintah, melalui Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2019, tentang upaya pencegahan dan penurunan stunting," ungkapnya.

Saat ini kata dia, prevalensi stunting berdasarkan data status gizi Indonesia tahun 2022, masih tergolong tinggi yakni 21,6% secara nasional. "Sedangkan kita ini di Kabupaten Kolaka 22,6%. Berdasarkan data E_PPGBM tahun 2022 sebesar 10,8% dan tahun 2023 ini sebesar 9,4%, penurunan ini diharapkan dapat secara signifikan dengan hasil SSGBI 2023," terangnya.

Untuk itu, H. Muhammad Jayadin berharap, percepatan penurunan dan pencegahan stunting harus dilaksanakan secara konvergensi kepada semua stakeholder baik pemerintah swasta, dunia pendidikan, dunia usaha dan lainnya harus bersinergi dan bekerjasama dalam rangka mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Kolaka.

"Untuk mewujudkan kab.kolaka yang sehat, maka kedepan generasi muda haruslah benar-benar sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, untuk menciptakan hal tersebut, bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi tanggungjawab kita semua," tandasnya.