BPN Sultra dan USN Kolaka Jalin Kerja Sama Program MBKM

 

KOLAKA, JURNALISMANDIRI.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalin kerja sama dengan Sebilanbelas November (USN) Kolaka dalam mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah, melalui Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (Inspiring).

Diketahui salah satunya program yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN dan diterapkan di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Rektor USN Kolaka Nur Ihsan mengatakan, kerjasama dengan BPN Sultra sangat membantu USN dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar ini. Sebab, selama enam bulan mahasiswa dengan jumlah 182 orang ini selain mereka menerima manfaatnya, serta bisa berkontribusi kepada masyarakat.

“Jujur kami katakan bahwa program ini sangat membantu kami dalam menjalankan kurikulum merdeka belajar. Program yang akan dilakukan ini mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman. Setelah ini, mungkin bisa bermanfaat di dunia kampus maupun di dunia usaha,” ungkapnya, Jumat (23/2/2024).

Ia berharap, mahasiswa yang mengikuti program MBKM tersebut agar mengikuti semaksimal mungkin sehingga kesempatan tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dibawah arahan BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra Asep Heri mengatakan,bahwa program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018, tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam rangka mewujudkan Indonesia lengkap seluruh bidang tanah terukur terpetakan.

“Ya program ini Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018, tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam rangka wujudkan Indonesia lengkap seluruh bidang tanah terukur terpetakan,” kata Asep.

Asep Heri menambahkan, bahwa untuk di Kolaka masih ada 30 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal itu karena APBN dan APBD masih mempunyai keterbatasan. Agar semua bisa memiliki sertifitkat, pihaknya mengajak semua perusahaan yang ada di Kolaka, untuk mendukung, berkolaborasi menanggung biaya untuk tiga puluh ribu yang belum bersertifikat.