KPU Kolaka Gelar Deklarasi Kampanye Damai

KOLAKA, JURNALISMANDIRI.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka  menggelar Deklarasi Kampanye Damai  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pada Selasa (24/9/2024).

Deklarasi Kampanye Damai yang dipusatkan di Alun-alun lapangan 19 November Kolaka, dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kolaka, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka, Forkopimda Kabupaten Kolaka, para Ketua Partai dan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka.

Ketua KPU Kabupaten Kolaka, Abdul Rahman mengatakan, Deklarasi Kampanye Damai sebagai awal dimulainya masa kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, untuk memaparkan visi dan misi serta program kepada masyarakat. "Kemarin kita telah melaksanakan pencabutan nomor urut, dimana pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin mencabut nomor urut 1 dan pasangan Jayadin-Deni Germanto mencabut nomor urut 2. Pada hari ini adalah tahapan Deklarasi Kampanye Damai untuk pasangan calon," ungkapnya.

Deklarasi Kampanye Damai kata dia, sebagai ikrar bagi pasangan calon untuk menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Kolaka. "Sesuai jadwal, pasangan calon akan melaksanakan kampanye pemaparan visi dan misi serta program pada Rabu (25/9/2024), hingga Sabtu (23/11/2024)," terangnya.

Melalui kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Om Jack ini berharap, agar para Paslon menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Kolaka selama masa kampanye hingga akhir pemilihan nanti. "Ini merupakan tugas kita semua, tugas bersama agar bagaimana wilayah Kabupaten Kolaka tetap aman, kondusif serta menjaga nilai demokrasi," harapnya.

PJ Bupati Kolaka, Muhammad Fadlansyah dalam sambutannya mengatakan, tugas pemerintah daerah mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. "Tugas kami bagaimana mengawal agar pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Kolaka dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif," ungkapnya.

Fadlansyah juga mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkup Pemda Kolaka, untuk tetap menjaga netralitas ASN pada Pilkada Kolaka. "Sanksi bagi ASN yang terlibat politik praktis sangat jelas, olehnya itu mari kita sama menjunjung nilai-nilai netralitas meskipun ASN memiliki hak pilih," tegasnya.