KOLAKA, JURNALISMANDIRI.COM - Sejumlah elemen di Sulawesi Tenggara (Sultra) seperti Komunitas Pemilu Bersih Sultra, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra dan Indonesia Working Group of Forest Finance (IWGFF) terus mendorong agar Pilkada 2024, tidak disertai dengan politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur negara.
Dorongan ini disampaikan dalam media briefing dengan tema "Jalan Sesat Meraih Kekuasaan. Awas Politik Uang dan Netralitas Aparatur Negara" di Kedai Suyo Kolaka, Sabtu (26/10/2024) sore.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Deklarator Nasional Pemilu Bersih yang juga Ketua Indonesia Budget Center Arif Nur Alam, Ketua KIPP Sultra Muhammad Nasir, dan Anggota Bawaslu Kolaka Arnia.
Arif Nur Alam menjelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam memerangi politik uang dan terlibat dalam pengawasan netralitas aparatur negara.
"Kalau politik uang kita biarkan maka yang terpilih dalam pilkada adalah orang-orang berduit, orang-orang elite, dan berputar di lingkaran itu saja. Sementara adik-adik mahasiswa dan orang-orang baik jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin manakala politik uang sudah merambah sektor sirkulasi pergantian kekuasaan," ungkapnya.
Menurutnya jika politik uang semakin merebak maka rantai korupsi kian melebar. Efeknya,proses proses rekrutmen di segala sektor akan bersifat transaksional.
"(Politik uang) ini akan melahirkan kepala daerah karbitan yang tak punya kapasitas. Dan ketika mereka memimpin hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Oleh sebab itu, mari kita berperan aktif dalam mengawasi politik uang dan netralitas aparatur negara" akunya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kolaka, Arnia mengatakan netralitas aparatur negara menjadi kewajiban yang harus dipatuhi.
Dalam pilkada kali ini, katanya, ada peningkatan signifikan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Kolaka.
Olehnya itu, dia mengajak semua pihak termasuk media massa yang ikut dalam kegiatan ini agar bersama-sama mengawasi dugaan pelanggaran netralitas ASN dan politik uang.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra, Muhammad Nasir menjelaskan kegiatan media breafing yang mengulas politik uang dan netralitas aparatur negara bertujuan agar Pilkada serentak berlangsung fair tanpa adanya pelanggaran.
"Sukses tidaknya pilkada, bukan hanya diukur dari seberapa besar persentase partisipasi pemilih dan kondusifitas suatu daerah, tetapi harus ada partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pilkada agar bisa terlaksana dengan baik.
Makanya kami undang teman-teman agar bersama-sama mengawasi tahapan pilkada serentak tanpa politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur negara," akunya.
Kegiatan itu sendiri turut mengundang jurnalis Kolaka dan aktivis mahasiswa. Acara itu juga dihadiri mantan Anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam. (Ril)
Selamat datang di website JURNALIS MANDIRI sebagai sarana komunikasi dan informasi masyarakat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar